Ravisme

Memasuki bulan Januari tahun 2021, sejumlah daerah di Indonesia terjadi bencana, mulai dari bencana gempa bumi di Sulawesi Barat, tanah longsor di Jawa Barat, dan banjir di Kepulauan Riau serta Kalimatan Selatan. Untuk menghadapi berbagai bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau untuk mengurangi bencana. Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU tersebut adalah pengurangan risiko bencana dan pem...

Pariwisata adalah bentuk ketergantungan dan ketidakmandirian dalam menumbuhkankembangkan perekonomian negara dan itu menjadi salah satu bukti bahwa kita masih jauh dari kata berdikari. Apalagi ditengah kondisi pandemi hari ini yang secara langsung mematikan perputaran ekonomi negara disektor pariwisata. Tentu ini menimbulkan kegelisahan bagi kita sebagai masyarakat dan kita juga perlu berharap adanya ide atau gagasan 'gila' untuk menumbuhkan perekonomian. Tentu pariwisata itu baik tapi jika kita terus bergantung hanya pada satu dan mengagungkannya tentu ini juga tidak tepat. Pemerintah hari ini baik pusat dan daerah seperti lebih menyayangi si pariwisata ini dan menganaktirikan sektor lainnya, secara pribadi saya berpendapat bahwa sektor ketahanan pangan juga perlu menjadi salah satu prioritas paling prioritas. Kepri sebagai daerah kepulauan dan perbatasan tentu harus menjadi garda terdepan dalam mementingkan ketahanan pangan, terutama dalam komoditas hasil lautnya. Kita tidak ...

Meski 2024 masih beberapa tahun lagi, determinasi politik kaum muda mulai bergema. Entah dalam medan LSM, Media atau bahkan langsung menjadi bagian dari Partai Politik.  2024 sepertinya akan menjadi arah baru perubahan politik, khususnya oleh kaum muda. Data mencatat, perkiraan bonus demografi pada usia produktif mencapai puncaknya pada tahun 2030.  Sehingga tidak menutup kemungkinan tahun politik pada 2024 akan menjadi momentum penting bagi generasi muda memulai arah baru perubahan politik.  Lalu pertanyaannya, perubahan politik seperti apa yang akan dibawa oleh generasi muda, akankah arahnya berbeda dengan yang sekarang atau hanya sebatas pergantian pemain baru?  Oleh karena itu, tiga tahun kedepan sudah selayaknya menjadi tahun-tahun kaum muda menunjukan kapasitasnya sebagai politisi yang patut diperhitungkan.  Menunjukan integritasnya sebagai iron stock, pemain baru yang penuh gagasan menghadapi kompleksitas pers...

Organisasi mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler. Organisasi mahasiswa atau yang dapat disebut juga organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi untuk mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa, mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan, memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa, dan mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Organisasi ini dapat berupa  organisasi kemahasiswaan intra kampus ,  organisasi kemahasiswaan antar kampus , organisasi kemahasiswaan ekstra kampus maupun semacam  ikatan mahasiswa kedaerahan  yang pada umumnya beranggotakan lintas atau antar kampus (Wikipedia Indonesia). Salah satu bentuk organisasi ini berupa organisasi mahasiswa kedaerahan. Organisasi mahasiswa ke...

Kesadaran politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia telah tumbuh sejak Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta 1928. Kesadaran politik alam bentuk partisipasi nyata dan penggunaan hak-hak politik perempuan tercermin pula pada pemilu 1955. Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 6, menyebutkan bahwa system pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislative dan system pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.   Dalam lembaga legislative keterwakilan perempuan amat kecil, tidak seimbang engan jumlah mereka. Keterbatasan partisipasi perempuan ini memengaruhi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terhadap upaya pemberdayaan perempuan. UU Pemilu No.12/2004 sebenarnya telah mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Ini bias dilihat dalam pasal 65, ayat 1 yang berbunyi : “Setiap partai politik dap...

Organisasi mahasiswa pada dasarnya menjadi sebuah wadah mempertajam kemampuan minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri, baik secara akademis maupun nonakademis. Perkembangan organisasi mahasiswa dewasa ini sangat kompleks dan tidak stabil, yakni terdapat banyak komponen didalamnya dan selalu menghadapi perubahan yang dinamis dengan secercah harapan bahwa setelah lulus dari kursi perkuliahan dan pengembangan diri melalui organisasi, mahasiswa mampu menjadi iron stock untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita pendiri bangsa. Organisasi mahasiswa pada hakikatnya adalah sekumpulan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki lumbung pemikiran-pemikiran yang tajam bagi perkembangan organisasi yang mereka ada didalamnya. Organisasi mahasiswa juga seharusnya mampu mengelola pemikiran-pemikiran tajam anggotanya itu untuk kemudian termanefestasikan menjadi salah satu pengaruh perkembangan organisasi mahasiswa itu sendiri. Disetiap organisasi, perbedaan pendapat dan prinsip antaranggota...

MUHAMMAD RAVI (160563201024) PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG Kemampuan wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi konstituen memang tergantung dengan sifat dan perilaku politiknya. Berdasarkan kajian empiris mengenai praktik perwakilan politik modern, Jane Mansbridge dalam “Rethinking Representation” (2003) mengemukakan adanya empat kategori perwakilan politik yang masing-masing membawa konsekuensi akuntabilitas yang berbeda. Pertama, adalah konsepsi klasik promissory representation. Ini merujuk pada perwakilan politik yang didasarkan pada pemenuhan janji-janji politik ketika kampanye. Tipe ini berfungsi baik sebagai pemegang mandat politik maupun wali kepentingan (trustee) dari sekelompok orang yang diwakilinya. Wakil rakyat akan dianggap bertanggungjawab dan memiliki akuntabilitas jika mereka berjuang sebisa mungkin untuk memenuhi janji-janji kampanyenya. Kedua, adalah ko...