Pariwisata dan Ekonomi Berdikari dalam Pusaran Pandemi

-

Pariwisata adalah bentuk ketergantungan dan ketidakmandirian dalam menumbuhkankembangkan perekonomian negara dan itu menjadi salah satu bukti bahwa kita masih jauh dari kata berdikari.


Apalagi ditengah kondisi pandemi hari ini yang secara langsung mematikan perputaran ekonomi negara disektor pariwisata. Tentu ini menimbulkan kegelisahan bagi kita sebagai masyarakat dan kita juga perlu berharap adanya ide atau gagasan 'gila' untuk menumbuhkan perekonomian.


Tentu pariwisata itu baik tapi jika kita terus bergantung hanya pada satu dan mengagungkannya tentu ini juga tidak tepat. Pemerintah hari ini baik pusat dan daerah seperti lebih menyayangi si pariwisata ini dan menganaktirikan sektor lainnya, secara pribadi saya berpendapat bahwa sektor ketahanan pangan juga perlu menjadi salah satu prioritas paling prioritas. Kepri sebagai daerah kepulauan dan perbatasan tentu harus menjadi garda terdepan dalam mementingkan ketahanan pangan, terutama dalam komoditas hasil lautnya.


Kita tidak menyangkal bahwa dengan 96 persen wilayah laut Kepri dianugerahi begitu besar sumber daya laut yang seharusnya mampu dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ditambah lagi sebagai pintu gerbang negara Kepri harus berdikari dalam berbagai hal. 


Untuk itu perlu adanya gagasan dan ide-ide 'gila' dari para pemimpin dan pihak terkait guna mengelola dan melestarikan sumber daya laut tadi menjadi ketahanan ekonomi yang diinginkan.


(MR)

Sabtu, 3 April 2021 di Tepi Laut Tanjungpinang dengan aroma tanah yang dibasahi hujan siang tadi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif

-
Kesadaran politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia telah tumbuh sejak Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta 1928. Kesadaran politik alam bentuk partisipasi nyata dan penggunaan hak-hak politik perempuan tercermin pula pada pemilu 1955. Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 6, menyebutkan bahwa system pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislative dan system pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.   Dalam lembaga legislative keterwakilan perempuan amat kecil, tidak seimbang engan jumlah mereka. Keterbatasan partisipasi perempuan ini memengaruhi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terhadap upaya pemberdayaan perempuan. UU Pemilu No.12/2004 sebenarnya telah mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Ini bias dilihat dalam pasal 65, ayat 1 yang berbunyi : “Setiap partai politik dap...
Baca selengkapnya

Representasi Politik Di Indonesia

-
MUHAMMAD RAVI (160563201024) PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG Kemampuan wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi konstituen memang tergantung dengan sifat dan perilaku politiknya. Berdasarkan kajian empiris mengenai praktik perwakilan politik modern, Jane Mansbridge dalam “Rethinking Representation” (2003) mengemukakan adanya empat kategori perwakilan politik yang masing-masing membawa konsekuensi akuntabilitas yang berbeda. Pertama, adalah konsepsi klasik promissory representation. Ini merujuk pada perwakilan politik yang didasarkan pada pemenuhan janji-janji politik ketika kampanye. Tipe ini berfungsi baik sebagai pemegang mandat politik maupun wali kepentingan (trustee) dari sekelompok orang yang diwakilinya. Wakil rakyat akan dianggap bertanggungjawab dan memiliki akuntabilitas jika mereka berjuang sebisa mungkin untuk memenuhi janji-janji kampanyenya. Kedua, adalah ko...
Baca selengkapnya

Tahun 2024, Momentum Penting Bagi Kaum Muda?

-
Gambar
Meski 2024 masih beberapa tahun lagi, determinasi politik kaum muda mulai bergema. Entah dalam medan LSM, Media atau bahkan langsung menjadi bagian dari Partai Politik.  2024 sepertinya akan menjadi arah baru perubahan politik, khususnya oleh kaum muda. Data mencatat, perkiraan bonus demografi pada usia produktif mencapai puncaknya pada tahun 2030.  Sehingga tidak menutup kemungkinan tahun politik pada 2024 akan menjadi momentum penting bagi generasi muda memulai arah baru perubahan politik.  Lalu pertanyaannya, perubahan politik seperti apa yang akan dibawa oleh generasi muda, akankah arahnya berbeda dengan yang sekarang atau hanya sebatas pergantian pemain baru?  Oleh karena itu, tiga tahun kedepan sudah selayaknya menjadi tahun-tahun kaum muda menunjukan kapasitasnya sebagai politisi yang patut diperhitungkan.  Menunjukan integritasnya sebagai iron stock, pemain baru yang penuh gagasan menghadapi kompleksitas pers...
Baca selengkapnya